BPHTB

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

DEFINISI

Bea Perolehan Hak atas Tanha dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan.

OBYEK PAJAK

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
? Jual beli;
? Tukar menukar;
? Hibah
? Hibah wasiat;
? Waris;
? Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
? Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
? Penunjukan pembeli dalam lelang;
? Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
? Penggabungan usaha;
? Peleburan usaha;
? Pemekaran usaha;
? Hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
? Kelanjutan pelepasan hak;
? Diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah terdiri dari :
? Hak milik;
? Hak guna usaha;
? Hak guna bangunan;
? Hak pakai;
? Hak milik atas satuan rumah susun;
? Hak pengelolaan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan BPHTB adalah :
a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf;
f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

SUBYEK PAJAK

Subyek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

WAJIB PAJAK

Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

PENYETORAN PAJAK

Pembayaran pajak dilakukan dengan menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) yang disahkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk yaitu :
a. Bank Mandiri Cabang Kudus dengan Nomor Rekening 135-0007245820 a.n. Rekening DPPKD Kabupaten Kudus.
b. Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening 1024 000 118 a.n Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran Pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BPHTB

Dasar Pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.
Nilai Perolehan Obyek Pajak dalam hal :
a. Jual beli adalah harga transaksi;
b. Tukar menukar adalah nilai pasar;
c. Hibah adalah nilai pasar;
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. Waris adalah nilai pasar;
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan adalah hak nilai pasar;
k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. Pemekaran usaha adalah adalah nilai pasar;
n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
Jika Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual Obyek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP ditetapkan sebesar Rp 60.000,00,-
Dalam hal perolehan hak karena waris atau wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / istri Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,-
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%
Cara menghitung besarnya BPHTB terutang ; dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak.
BPHTB = 5% x(Nilai Perolehan – NPOP TKP).
Contoh A :
Wajib BPHTB “A” pada tanggal 20 Maret 2010 membeli tanah seluas ± 450 m2 dengan harga per meter persegi Rp 250.000,00
Nilai Perolehan Obyek Pajak ……………………………….. Rp 112.500.000,00
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ……….Rp 60.000.000,00
Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak ………………..Rp 52.500.000,00
BPHTB yang terutang = 5% x Rp 52.500.000,00 = Rp.2.625.000,00

KETENTUAN KHUSUS

Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Kepala kantor yang mebidangi pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

SANKSI

PPAT/Notaris yang menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan sebelum wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,-
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum wajib BPHTB menyerahkan bukti pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,-
PPAT/Notaris dan Kepala kantor yang mebidangi pelayanan lelang negara yang tidak melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,-