Pajak Air Tanah

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

DEFINISI

Pajak Air Tanah yang selanjunya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

OBYEK PAJAK

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

SUBYEK PAJAK

Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah, yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
• Jenis sumber air
• Lokasi sumber air
• Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
• Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
• Kualitas air
• Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau
• Musim pengambilan air
• Luas areal tempat pengambilan air
Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah adalah dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan Harga dasar Air.

CARA PENGHITUNGAN

Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak (20%)

MASA PAJAK

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
Pajak tertutang adalah dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

PEMBUKUAN

Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas DPPKD dalam melakukan pengawasan.

PEMERIKSAAN

Kepala DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajak Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
• Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
• Menguji kebenaran permohonan Wajib pajak atas permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak;
• Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PEMERIKSAAN

Pembayaran pajak dilakukan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuanlainnya yang disahkan secara tunai/lunas pada :
• Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
• Bank Jateng Cabang Kudus dengan No. Rek 1024000118 a.n Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.

SANKSI

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana dengan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkapnatau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.