Pajak Hiburan

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

DEFINISI

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

OBYEK PAJAK

Objek Pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Jenis hiburan terdiri dari :
a. Tontonan film
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
d. pameran
e. sirkus, akrobat, dan sulap
f. permainan bilyar, golf, dan bowling
g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
h. panti pijat dan mandi uap/spa
i. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center)
j. pertandingan olahraga.
Tidak termasuk objek pajak adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional.

SUBYEK PAJAK

Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara hiburan, termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan.

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Tarif X Dasar Pengenaan Pajak

TARIF PAJAK

a. Tontonan film sebesar 10%
b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20%
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20%
d. Pameran sebesar 20%
e. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20%
f. permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 10%
g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15%
h. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 40%
i. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35%
j. pertandingan olahraga sebesar 10%

MASA PAJAK

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Pajak terutang adalah dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan di tempat/lokasi hiburan.

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAAN

Wajib pajak yang melakukan usaha omzet paling sedikit Rp 300.000.000/ tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Wajib pajak yang diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

PENYETORAN PAJAK

Pembayaran pajak dilakukan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat pemberitahuan lainnya yang disahkan secara tunai/lunas pada :
a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus. b. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening 1024 000 118 a.n. Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

SANKSI

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.