Pajak Parkir

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang dipungutberdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Peraturan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

D E F I N I S I

Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau taidak bergerak untuk beberapa sat dan ditinggalkan pengemudinya.

OBYEK PAJAK

Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
• Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
• Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yagn hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
• Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.

SUBYEK PAJAK

Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

DASAR PENGENAAN

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat prkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

CARA PENGHITUNGAN

20% Dasar Pengenaan Pajak.

MASA PAJAK

Masa Pajak Parkir adalah :
• Setiap bulan bagi usaha parkir tetap.
• Selama penyelenggaraan parkir berlangusng bagi usaha parkir tidak tetap.
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di tempat parkir tetap dan tidak tetap.

P E M B U K U A N

Wajib pajak harus menyenggarakan pembukuan / pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akutansi atau pembukuan yang lazim untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas DPPKD dalam melakukan pengawasan.

P E M E R I K S A A N

Kepala DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajip Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan dapat dilakukan untuk :
• Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
• Menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ;
• Menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan dan/atau pembebasan pajak.
• Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENYETORAN PAJAK

Pembayaran pajak dilakukan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) atau Surat pemberitahuan lainnya yang disahkan secara tunai / lunas pada :
• Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
• Bank Jateng Cabang Kudus dengan No. rek.1024000118 a.n. rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

S A N K S I

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurunganj paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dnegan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapata dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.