Pajak Reklame

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

DEFINISI

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

OBJEK PAJAK

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :.
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
b. Reklame kain
c. Reklame melekat, stiker
d. Reklame selebaran
e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan
f. Reklame udara
g. Reklame apung
h. Reklame suara
i. Reklame film/slide
j. Reklame peragaan
Tidak termasuk objek pajak reklame adalah :
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya.
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

SUBYEK PAJAK

Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :
NSR = Jumlah Nilai Faktor X Nilai Jual Objek Reklame
Nilai Faktor = Skor Faktor X Nilai Bobot
Nilai faktor dalam penghitungan Nilai Sewa Reklame :
a. Nilai faktor Jenis, dengan bobot 20%

b. Nilai faktor bahan yang digunakan, dengan bobot 20%
c. Nilai faktor lokasi penempatan, dengan bobot 25%
d. Nilai faktor waktu, dengan bobot 10%

e. Nilai faktor Jangka waktu penyelenggaraan, dengan bobot 10%

f. Nilai faktor Jumlah, dengan bobot 5%
Untuk reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan sejenisnya. Reklame kain, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, dan reklame peragaan.
g. Nilai faktor Ukuran Media Reklame, dengan bobot 10%
Untuk reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung dan reklame peragaan.

TARIF PAJAK

Tarif Pajak Reklame sebesar 25%

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Tarif X Dasar Pengenaan Pajak

MASA PAJAK

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Pajak terutang adalah dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan di tempat/lokasi hiburan.

PENYETORAN PAJAK

Pembayaran pajak dilakukan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat pemberitahuan lainnya yang disahkan secara tunai/lunas pada :
a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
b. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus dengan Nomor Rekening 1024 000 118 a.n. Rekening Kas Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAAN

Wajib pajak yang melakukan usaha omzet paling sedikit Rp 300.000.000/ tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Wajib pajak yang diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan; dan/atau
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.