Pajak Sarang Burung Walet

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung.

D E F I N I S I

Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau penguasaan sarang burung wallet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

OBYEK PAJAK

Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau penguasaan Sarang Burung Walet.
Dikecualikan dari obyek pajak adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang dikenakan penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

SUBYEK PAJAK

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badang yang melakukan pengambilan sarang burung wallet.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badang yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Barang Walet.

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Dasar Pengenaan Pajak X tariff Pajak (10%)

MASA PAJAK

Masa pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Pajak trutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

PEMBUKUAN

Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan /pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akutansi atau pembukuan yang lazim untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas DPPKD dalam melakukan pengawasan.

PEMERIKSANAAN

1. Kepala DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksankaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksanaan dapata dilakukan untuk :
• Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
• Menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
• Menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringan dan/atau pembebasan pajak.
• Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENYETORAN PAJAK

Pembyaran pajak dilakukan menujukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan lainnya yang disahkan secara tunai/lunas pada :
• Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
• Bank Jateng Cabang Kudus dengan No. Rek. 1024000118 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kudus.
Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

S A N K S I

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang taidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan taidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapata dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.