Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengesahkan APBD 2016 pada rapat paripurna, jum’at (27/11/) sore. Pengesahan digelar setelah sebelumnya anggota legislatif bersama SKPD terkait mengegelar pembahasan secara maraton.
Penetapan tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kudus dengan agenda laporan komisi-komisi, dilanjutkan penandatangananrancangan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Raperda APBD 2016 dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kudus.
Ketua DPRD Kudus, Masan mengatakan, berdasarkan laporan komisi-komisi terhadap Raperda APBD Kudus 2016, maka sturktur APBD 2016 untuk pendapatannya Rp. 1,752 triliun.
Belanja daerah ditetapkan Rp, 1,922 triliun, sehingga terjadi defisit Rp. 170,53 miliar. Defisit anggaran tersebut di tutup dengan pembiayaan netto Rp. 170,53 miliar, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nol.
Continue Reading

Pada tahun 2008 pajak daerah yang terdiri dari 7 jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral   Bukan    Logam  dan Batuan ( Bahan Galian Golongan C ) terealisasi sebesar Rp. 15.745.884.037,- dan kontribusi terhadap PAD tahun 2008 sebesar 22,91%

Pada tahun 2009 pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 24, 43% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 19.592.883.982,- dan kontribusi terhadap PAD tahun 2009 sebesar 23,59%.

Pada tahun 2010 pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 10,66% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 21.681.679.660,- dan kontribusi terhadap PAD tahun 2010 sebesar 23,06%.

Continue Reading

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai pajak daerah. Hal ini berarti bahwa PBB P2 yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Pengambilalihan PBB P2 ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2013. Hal ini berarti bahwa sejak tanggal 1 januari 2013 segala hal yang berkaitan dengan PBB P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Continue Reading